HARIANTERBIT.CO – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj mengimbau semua tokoh agama dan politisi tidak bersikap provokatif menyikapi dugaan penistaaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama.
Semua pihak kata Kang Said, demikian sapaan Said Agil harus bersikap dewasa dalam menyikapi kasus ini, terutama para tokoh yang menjadi panutan umat agar turut mendinginkan suasana, bukan sebaliknya.
“Saya minta tokoh agama, politisi, khatib Salat Jumat jangan memprovokasi. Khutbah menyebarkan kebencian menurut Imam Syafii tidak sah,” kata Kang Said seperti dilansir Antara, Jumat (28/10).
Karena itu dia meminta semua pihak mempercayakan penyelesaian kasus dugaan penistaan agama Ahok kepada proses hukum. “Indonesia negara hukum, bukan ‘sak karepe dewe’ (semaunya sendiri-red). Hukum kita percayakan kepada polisi, kita hanya mendorong,” kata dia.
Langkah
PBNU pun mendorong polisi melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Upaya ini harus segera ditempuh agar dapat membantu menurunkan eskalasi sehingga dapat menghindarkan suatu pengadilan publik yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki,” ujar dia.
Kang Said mengatakan, PBNU mengeluarkan pernyataan resmi ini menanggapi eskalasi dan perkembangan terkini yang dipicu pernyataan Ahok tersebut.
Seluruh pengurus dan warga NU diminta secara proaktif turut menenangkan situasi agar suasana tetap aman dan damai. Pihaknya juga meminta warga NU tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan.
“PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU,” kata Said.
Karena itu, lanjut Kang Said, bila dalam unjuk rasa yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 4 November nanti ada simbol-simbol NU, itu sama sekali tidak mewakili NU secara organisasi.
“Kalau ada yang bawa atribut NU maka itu bukan NU, kami sudah melarang,” kata Said Aqil yang didampingi Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
