HARIANTERBIT.CO – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) akhirnya mengambil alih perkara perusakan di Istana Balla Lompoa Kerajaan Gowa dan kasus pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kasus ini diambil alih dari kepolisian setempat setelah pertemuan antara sejumlah perwakilan kerajaan dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.
Para raja yang turut hadir di antaranya, Sultan Alauddin II Raja Gowa Ke-37 Andi Maddusila, Raja Samo-Samo VI, Upulatau Benny Ahmad Samo-Samo, Juru Bicara Kerajaan Gowa merangkap sekretaris, Andi Hasanuddin, dan Kerajaan Catung Kalimantan Selatan Yanuar Iman.
“Kami bertemu Wakapolri. Wakapolri mengatakan kasus Gowa ditarik langsung ke Mabes Polri, ini kebijakan Mabes Polri,” ujar Andi Maddusila di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9) kemarin.
Maddusila datang bersama raja-raja lainnya yang tersebar di Indonesia. Mereka tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia.
Sebelum pembakaran dan perusakan kantor DPRD Gowa, ada peristiwa pembongkaran brankas di Kerajaan Gowa.
“Pencurian itu dilakukan pada malam takbiran perayaan Idul Adha, namun mereka menduga pelakunya adalah oknum pemerintah daerah, yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan rombongan, di situ ada CCTV yang terlihat ada 12 orang,” terang Maddusila.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, tujuan perkara ditangani di Mabes Polri agar lebih seimbang dan agar tidak memihak kepada kelompok yang sedang berselisih paham.
“Karena menyangkut ini ada indikasi oknum pemerintah ada juga kerajaan, supaya bisa di tengah. Supaya seimbang supaya tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, diminta supaya ditangani di Mabes Polri,” tandas Ari Dono. (dade)
