HARIANTERBIT.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, rubuhnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/8) lalu, yang mnewaskan tiga orang, merupakan bukti nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang peduli terhadap keselamatan masyarakat pengguna JPO.
“Padahal pemerintah wajib menjaga keselamatan warganya dari segala bentuk ancaman. Anehnya, Pemprov DKI kurang peduli terhadap keselamatan khususnya pengguna JPO,” kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, Jumat (30/9).
Sangat disesalkan, kata Edison, pascakasus rubuhnya JPO Pasar Minggu, Pemprov DKI baru mengetahui sekitar 30-an lebih JPO saat ini dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan. Tetapi tidak ada informasi atau tanda isyarat agar masyarakat mengetahui. Ironisnya, Pemprov DKI baru akan berencana untuk memperbaiki JPO yang rusak itu.
“Kondisi inilah yang menjadi alasan kami menyebut Pemprov DKI tidak peduli terhadap keselamatan warganya. Atau mungkin karena JPO itu hanya digunakan orang-orang kelas bawah?” tandas Edison.
Ketidakpedulian Pemprov DKI terhadap keselamatan warga yang menggunakan JPO semakin jelas. Disusul pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Andri Yansyah yang tidak mengetahui secara pasti jadwal perawatan dan pemeliharaan 285 JPO yang ada di Jakarta.
Bahkan, ujar Edison, Kadishub DKI juga belum mengetahui nilai anggaran untuk perbaikan, karena Pemprov DKI tidak memiliki jadwal secara berkala untuk melakukan perawatan dan perbaikan JPO.
ITW menilai, Pemprov DKI sungguh mengabaikan keselamatan jiwa warga pengguna JPO. Pemprov DKI terlihat peduli, setelah ada korban jiwa seperti kasus JPO Pasar Minggu yang terakhir dilakukan perbaikan pada 2014 silam.
Menurut Edison, kasus rubuhnya JPO Pasar Minggu, sangat kental unsur kelalaiannya. Sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab, agar kasus serupa tidak lagi terulang. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas dan transparan agar masyarakat mengetahuinya. (*)