HARIANTERBIT.CO – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengharapkan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia, agar potensi dan peningkatan industri dan penggunaan bahan baku lebih maksimal, serta mampu bersaing di kancah nasional maupun global.
Apalagi, kata Menperin, HIMKI memiliki target perolehan ekspor naik rata-rata 18 persen per tahun dengan nilai ekspor saat ini masih sekitar 2 miliar dolar AS.
“Saya mempertanyakan, kapan bisa mencapai target hingga 100 persen? Karena kebijakan kementerian tergantung pengusahanya.Kita akan dorong pengusaha tumbuh sebagai ‘champion’. Dan semua ada di ruangan ini,” ungkap Airlangga saat pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Industri Mebel dan Kerajian Indonesia (HIMKI) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Kamis (28/7).
Menurut Airlangga, asosiasi mebel dan kerajinan ini penting, selain menjadi industri yang akan menjadi andalan, juga industri ini kontribusi ekspornya sekitar 2 miliar doar AS per tahun. “Jadi kita melihat industri ini berpotensi tumbuh dan bahan bakunya juga ada 100 persen di dalam negeri. Pasar dalam negeri luas, pasar ASEAN luas, pasar internasional juga luas. Pelaku industrinya juga banyak dan saat sekarang masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara bahan baku seperti rotan di Kalimatan, kayu ada di Papua,” kata Menperin menuturkan.
Untuk itu, kata Airlangga, pihaknya menantang asosiasi untuk bisa menyebar hingga ke luar Jawa. Kemenperin juga tengah menyusun roadmap, dan mendalami kebijakan yang ada agar pertumbuhannya tidak linear, serta bisa menyebar hingga ke negara ASEAN dan global.
Kebijakan SVLK
Terkait adanya keluhan atau kendala ‘trade barrie’ yang terjadi seperti kebijakan SVLK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), menurut Airlangga, perlu dibuatkan regulasi dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Agar industri ini tetap bisa hidup berkembang tanpa ada kendala yang berarti.
Menanggapi hal ini, Ketua HIMKI, Soenoto, meminta penerapan SVLK hanya diberlakukan di tingkat hulu yakni, industri kayu tidak di industri hilir seperti mebel dan kerajinan sebagai penggunanya. “Kan kalau di industri pemotongan kayu sudah lengkap dokumen maupun invoice-nya, cukup hanya di sana yang diberlakukan SVLK.”
Karena, ungkap Soenoto, penerapan SVLK hingga ke hilir justru sangat memberatkan pelaku usaha karena harus mengelurkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikat SVLK itu. “Seperti saya untuk mendapatkan sertifikat SVLK harus menguras sekitar Rp30 juta untuk tambahan cost. Bahkan ada teman saya yang harus mengeluarkan cost hingga Rp75 juta-Rp100 juta. Kalau biaya sekitar Rp30 juta sementara ekspor hanya 100 kontainer kita jadi tidak bisa bersaing,” ujarnya.
Akibat kebijakan ini, kata Soenoto, sudah banyak pelaku industri mebel dan kerajinan mengurangi produksi, karena mereka harus menanggung biaya hingga 30 persen. Bahkan ada yang selama ini ekspor sekitar US$350 ribu terpaksa omsetnya turun hingga 30 persen akibat harus menanggung biaya untuk SVLK. Hal ini, jelas sangat mengganggu kinerja dan pencapaian target ekspor yang diinginkan hingga 18 persen setiap tahun.
“Jika di Vietnam, pelaku usahanya diberi ‘prefiladge’ dari pemerintah dengan berbagai kemudahan dan ‘tax holiday’, sementara di Indonesia justru banyak kendala, biaya yang harus ditanggung. Kalau kondisi ini tetap berjalan, kita akan tetap kalah bersaing dengan negara tetangga, kendati kita memiliki bahan baku yang melimpah,” pungkas Ketua HIMKI ini. (*)
