KASUS

JANGAN CAMPUR ADUKKAN ISLAM DAN TERORIS

HARIANTERBIT.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menambahkan dengan meminta untuk tidak mencampuradukan antara Islam dan teroris.

Alasan Neta dengan mengambil contoh kasus teroris di Jalan Thamrin, Sarinah, pelakunya adalah Islam dan korban juga Islam.

“Jadi kita harus melihat proporsinya. Petugas juga harus mengedepankan praduga tak bersalah. Dan RUU Teroris juga nantinya harus lebih baik serta menghargai HAM,” kata Neta saat berbicara pada diskusi “Densus 88 dan RUU Terorisme Membidik Islam” di Gedung Joang 45, pada Rabu (23/4/2016).

Ketua Lajnah Siyasiyah HTI, Yahya Abdurrahman, mengaku sampai saat ini belum memahami apa dan bagaimana yang disebut sebagai teroris. Baginya, semua masih abstrak.

“Tolok ukurnya seperti apa? Yang sudah ada kan yang salah tangkap dilepas. Nah, jadi gimana ini?”

Karenanya, ia mengaku sangat pesimis dengan RUU teroris. Jangan-jangan seperti dulu, di mana ceramah dan para khotibnya diawasi.

“Yang kita bisa lakukan saat ini berdoa. Tapi jangan berdoa saja, harus dibarengi dengan usaha jangan sampai yang kita takutkan terjadi,” katanya lagi.

Mustafa Nahrawardaya dari MPI PP Muhammadiyah, dalam masalah terorisme Islam diadu Islam. Sosok Islam oleh orang Islam sendiri dibuat sebagai yang menakutkan. Tapi dibelakang itu semua nimbrung negara barat.

“Fakta memang begitu. Semua yang ‘berbau’ teroris dan radikal selalu dihubungkan dengan Islam. Sampai saat ini sosok ISIS, Islam juga. Yang buat seperti itu siapa?” Jelas Mustafa saat berbicara pada diskusi “Densus 88 dan RUU Terorisme Membidik Islam” di Gedung Joang 45, pada Rabu (23/4/2016).

Oleh karena itu, Mustafa merasa yakin RUU Teroris yang saat ini sedang dibahas dan banyak menjadi perhatian publik, sarat dengan kepentingan barat.

Sementara Densus 88 Sendiri tak bisa berbuat banyak selain mengangker-angkerkan wajah. Berbuat dengan dalih menjalankan tugas untuk kepentingan negara dan melindungi masyarakat – melakukan penangkapan yang belum sesuai pada perlindungan HAM.

Pembicara terakhir, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, hanya meminta semua harus tetap mempercayai DPR. Ia mengajukan 2 pilihan. DPR dengan sedikit kekurangannya, atau tak percaya.

“Kalau tak percaya untuk apa saya di sini (ikut diskusi). Kalau percaya kita akan berjuang untuk kebenaran. Tapi perlu diingat, perjuangan DPR sebatas RUU. Tapi menyangkut pembubaran densus itu adanya di UU Kepolisian,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *