KISRUH

POLITIK UANG MASIH DOMINAN DALAM PILKADA

HARIANTERBIT.COM – Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri menilai praktik politik uang masih dominan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu.

“Berdasarkan pantauan, praktik politik uang masih menggurita dan menjadi faktor penting kemenangan seorang calon sehingga perlu rambu-rambu ketat mencegah hal ini ke depan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Sumbar masa reses sidang kedua 2015/2016 pada 21 hingga 22 Desember dalam rangka mempelajari pelaksanaan pilkada serentak di Sumbar dan persoalan lainnya.

Menurut dia semangat pilkada serentak itu harus anti politik uang sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan faktor uang.

“Semangatnya tidak boleh ada uang yang terlibat dalam pilkada, peraturannya ke depan harus ketat” ujar dia.

Selain itu ia melihat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015 berkurang karena materi kampanye diserahkan kepada KPU.

“Baliho dan atribut dipasang oleh KPU, apalagi dibebankan dari biaya negara, ke depan harus dikembalikan kepada kandidat,” lanjut dia.

Kemudian ia mengkritik aturan calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota legislatif, PNS, TNI dan Polisi yang wajib mundur ketika mencalonkan diri.

“Aturan ini harus diubah karena partisipasi calon menjadi rendah dan menghambat rekrutmen kader pemimpin bangsa,” ujar dia.

Menurutnya yang perlu diatur adalah masa cuti saja sehingga tidak mematikan peluang rekrutmen calon yang berstatus anggota legislatif, PNS, TNI dan Polri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *