KISRUH

PESAN MORAL UNTUK ANGGOTA MKD

HARIANTERBIT.CO – Menebarkan wewangian ke sebuah ruangan, orang seisi ruangan akan mendapat wanginya, juga sebaliknya jika kita menebarkan bau busuk. Tak perlu menjelekkan orang lain, karena secara tidak langsung, membicarakan kejelekan orang lain adalah sebuah cara tak jujur untuk memuji diri sendiri. Renungan itu ditulis oleh Romo Setiawan.

Pesan moral ini tentunya sangat bagus untuk dipraktekan, tak hanya diucap. Bukti perbuatan baik hanya waktu yang akan menyatakan. “Banyak orang menjadi pintar, tapi sedikit yang menjadi baik,” ungkapnya.

Orang pintar itu berbasis pada keilmuan; sedangkan orang baik bersumber pada prilaku, moralitas akan kehidupan mulia.Jika di taman bunga kita banyak tanaman pengganggu, tak perlu mencabutinya, cukup tumbuhkan lebih banyak bunga, niscaya tanaman pengganggu akan tertutupi.


PERILAKU ORANG PINTER

Kini negeri kita telah dipertontonkan akrobat orang-orang pinter pada sidang MKD (mahkamah kehormatan DPR) yang mengaku sebagai tokoh dan wakil rakyat. Kisruh berkepanjangan hanya menunjukkan keserakahan bukan saling berdebat bagaimana agar hidup bermanfaat bagi orang rakyat.

Mereka yang mempunya sederat gelar mengeluarkan kata atau tepisan masalah seolah dialah paling mengerti dan benar. Sehingga tanpa disadari mempermalukan atau menguak isi pribadinya, dan memecah kelompoknya dan mempermalukan kelurganya.

Ketua DPR Setya Novanto diyakini telah melanggar kode etik terkait kasus rekaman percakapan yang diduga antara dirinya dengan pengusaha minyak M. Riza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Novanto terbukti mencampuri urusan eksekutif. “Ini masuk pidana,pelanggaran etika sudah jelas,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD dalam dialog dengan Metro TV, Jumat (4/12).

“Sidang MKD ini penuh intrik dan brutal. Sidang MKD jadi tidak terhormat. Ini kan mau memeriksa soal etika subjek teradu Novanto. Tapi, sudah mulai memeriksa Sudirman Said (pengadu) dan dicecar seolah sebagai pelaku kejahatan,” sesal Mahfud.

Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak MKD mengembalikan kehormatan DPR. “Kami mendorong MKD mengembalikan kehormatan DPR. DPR rusak karena adanya kelompok pencoleng di dalamnya,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *